PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA DEBITUR ATAS PELELANGAN HAK TANGGUNGAN OLEH KREDITUR (Studi Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/Pn.Prg)

Abstract

Hubungan hukum antara debitur dan kreditur yang dibebani hak tanggungan sering kali menimbulkan persoalan hukum ketika pelaksanaan lelang dilakukan tanpa memperhatikan prosedur hukum yang sah. Ketidakseimbangan posisi hukum dan ekonomi antara debitur dan kreditur membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh kreditur, terutama ketika debitur tidak memperoleh pemberitahuan atau akses informasi yang layak sebelum pelelangan berlangsung. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN.Prg menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang tanpa surat peringatan lengkap dan tanpa keterlibatan debitur secara sah dapat menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa debitur tetap memiliki hak untuk diberitahukan, hak untuk melunasi utang sebelum lelang, serta hak untuk menggugat apabila prosedur pelelangan tidak sah. Pengadilan Negeri Parigi membatalkan hasil lelang karena kreditur tidak mengikuti mekanisme hukum yang berlaku, tidak melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), serta tidak memberikan akses informasi kepada debitur. Putusan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan lelang yang melanggar prosedur dapat dibatalkan demi hukum dan hak milik debitur dapat dipulihkan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum kepada debitur wajib ditegakkan pada setiap pelaksanaan pelelangan hak tanggungan oleh kreditur. Saran dari penelitian ini mendorong lembaga keuangan agar menjalankan proses eksekusi berdasarkan asas transparansi, keadilan, dan kepatutan. Penguatan pengawasan oleh OJK dan KPKNL juga diperlukan agar hak debitur tidak dirugikan dalam praktik eksekusi jaminan yang dilakukan secara sepihak.