ANALISIS YURIDIS KETERBATASAN WAKTU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA

Abstract

Jangka waktu penanganan tindak pidana Pemilu yang amat singkat, birokrasi penanganan tindak pidana Pemilu mesti didesain lebih sederhana. Di mana, keterlibatan polisi dan jaksa lagi ditempatkan secara terpisah dari proses pengawasan Pemilu yang dilakukan pengawas Pemilu. Polisi dan jaksa harus didesain berada dalam satu kesatuan lembaga pengawas Pemilu dalam menegakkan hukum pidana Pemilu. Dalam konteks ini, mengubah desain kelembagaan pengawas Pemilu dengan memasukkan unsur polisi dan jaksa secara ex officio merupakan salah satu cara untuk memotong panjangnya rangkaian birokrasi penangan perkara tindak pidana Pemilu. Dengan cara itu, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana Pemilu akan berada di bawah satu komanda. Sehingga penegakan hukum pidana Pemilu dalam waktu yang sangat singkat tentunya akan berjalan lebih baik Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Yuridis Keterbatasan Waktu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia. Jenis Penelitian dan pendekatan ini adalah yuridis normatif dengan cara mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian Jangka Waktu Penanganan pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu dapat mulai dijumpai dalam Pasal 479 Undang-Undang Pemilu. Rumusan ketentuan Pasal 479 berisi petunjuk mengenai laporan adanya dugaan tindak pidana Pemilu dan Pada Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Bahwasanya penanganan terhadap tindak pidana Pemilu harus diselesaikan dalam jangka waktu 14 hari jam kerja. penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum, memiliki waktu yang cenderung singkat dengan proses yang cukup Panjang dan rumit dan sering kali terjadi perbedaan pandangan atau tafsiran terhadap perkara tersebut menyebabkan banyak dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum yang tidak dapat dilanjutkan karena sudah terlewatnya atau habisnya waktu penanganan perkara yang sudah ditetapkan atau perkara tersebut sudah termasuk kedaluwarsa atau keterlambatan dalam penanganan perkara.