KEABSAHAN CALON TUNGGAL BERDASARKAN PRINSIP PRINSIP KONSTITUSIONAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Abstract

Fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai keabsahannya berdasarkan prinsip prinsip konstitusional. Munculnya calon tunggal seringkali dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kompetisi, keadilan, dan kedaulatan rakyat. Latar belakang penelitian ini berfokus pada keabsahan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia, yang sering kali menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan akademisi. Dalam konteks demokrasi, pemilihan kepala daerah seharusnya mencerminkan kedaulatan rakyat dan memberikan ruang bagi partisipasi yang luas. Namun, fenomena calon tunggal sering kali mengancam prinsip-prinsip konstitusional seperti keadilan, kesetaraan, dan kompetisi yang sehat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses kaderisasi partai politik, keabsahan calon tunggal, serta cara mengatasi masalah yang muncul dalam praktik pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis deskriptif. Alat Pengumpulan Data Penelitian Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Berupa wawancara dan Studi Kepustakaan (Library Research), wawancara, dan analisis dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun calon tunggal dapat dianggap konstitusional, keberadaannya berpotensi mengancam prinsip-prinsip demokrasi seperti kedaulatan rakyat, keadilan, dan kesetaraan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat regulasi dan mekanisme pemilihan agar dapat menjamin adanya kontestasi yang sehat dan adil.