PROBLEMATIKA MEKANISME PEMANGGILAN TERHADAP PIHAK TERGUGAT YANG BERADA DI LUAR NEGARI DALAM KAJIAN HUKUM ACARA PERDATA

Abstract

Ketentuan pemanggilan para pihak yang berperkara dalam peraturan perundang-undangan meliputi ketentuan pemanggilan pihak yang berperkara yang berada di wilayah pengadilan yang memeriksa perkara, ketentuan pemanggilan pihak berperkara yang berada di luar wilayah pengadilan yang memeriksa perkara, dan ketentuan pemanggilan pihak berperkara yang berada diluar wilayah hukum negara Republik Indonesia. Metode Penelitian yuridis normatif, sifat penelitian deskriptif analitis, pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan, sumber data penelitian adalah data kewahyuan dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. alat pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan, dan analisis data adalah kualitatif Berdasarkan hasil penelitian Pemanggilan pihak tergugat yang berada di luar negeri dalam hukum acara perdata masih menghadapi berbagai problematika, baik dari segi mekanisme, efektifitas, maupun kepastian hukumnya. Pengunaan surat tercatat sebagai metode pemanggilan lintas negara belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya asas due process of law, terutama ketika tidak didukung oleh pengaturan normatif yang rinci dan keja sama internasional yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan koordinasi antarnegara guna memastikan pemanggilan terlasksana secara sah, adil dan efisien.