AKIBAT HUKUM PINJAMAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Di Bank Mandiri Kantor Cabang Medan Balai Kota)

Abstract

Kredit macet di sektor perbankan, khususnya yang menggunakan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai jaminan adalah masalah serius yang bisa mengganggu stabilitas keuangan bank. Meskipun SK PNS dianggap sebagai jaminan aman karena adanya pendapatan tetap, di Bank Mandiri Kantor Cabang Medan Balai Kota sering terjadi wanprestasi. Faktor-faktor seperti mutasi, pensiun, pemutusan hubungan kerja, dan kematian debitur menghambat pembayaran cicilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hukum pinjaman dengan jaminan SK PNS, mengidentifikasi penyebab kredit macet, dan mengeksplorasi akibat hukum dari wanprestasi di Bank Mandiri Kantor Cabang Medan Balai Kota. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SK PNS digunakan untuk pinjaman karena kerja sama pemotongan gaji, tetapi tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan jaminan lain. Wanprestasi debitur dihadapi melalui pemotongan gaji, restrukturisasi, atau gugatan. Penyebab kredit macet meliputi manajemen keuangan yang lemah, kurangnya literasi finansial, mutasi pegawai, dan kurangnya pengawasan dari instansi terkait. Debitur juga menghadapi sanksi administratif dan hukum. Penelitian mendesak perlunya regulasi khusus untuk menggunakan SK PNS sebagai jaminan untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak terkait.