ANALISIS YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN SURAT PEMESANAN BAHAN (STUDI KASUS PT. WASKITA KARYA DENGAN PT. SHIMIZU GLOBAL)

Abstract

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan proyek strategis nasional yang merepresentasikan arah baru kebijakan pembangunan Indonesia menuju pemerataan dan keberlanjutan. Namun, di balik semangat tersebut, muncul permasalahan hukum berupa wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. selaku kontraktor utama, khususnya terkait keterlambatan pembayaran jasa kepada subkontraktor. Kondisi ini menimbulkan kerugian finansial sekaligus tekanan operasional bagi sebagian besar subkontraktor yang mayoritas merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek yuridis dari wanprestasi dalam perjanjian Surat Pemesanan Bahan (SPB) antara PT. Waskita Karya dan PT. Shimizu Global. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui telaah terhadap ketentuan hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1234 dan 1243, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara turut dijadikan dasar hukum yang menekankan kepastian hukum, keadilan, dan transparansi dalam pengadaan jasa konstruksi. Lebih lanjut, penelitian ini juga menyinggung kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dialami anak usaha PT. Waskita Karya, yakni PT. Waskita Beton Precast Tbk (WSBP), yang menimbulkan perdebatan hukum mengenai pemanfaatan instrumen Obligasi Wajib Konversi (OWK). Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik bisnis, serta lemahnya posisi tawar subkontraktor dalam berhadapan dengan perusahaan besar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan, penerapan prinsip keadilan substantif, serta penyediaan instrumen penyelesaian sengketa yang lebih efektif untuk melindungi kepentingan hukum subkontraktor dalam pelaksanaan proyek strategis nasional.