KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN KAITANNYA DENGAN LEGALITAS ABORSI

Abstract

Tindak pidana pemerkosaan merupakan kejahatan serius yang tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga trauma psikologis mendalam bagi korban. Salah satu tantangan besar dalam menegakkan keadilan bagi korban adalah pembuktian di pengadilan, mengingat sifat pemerkosaan yang sering terjadi tanpa saksi. Penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah, yaitu: Bagaimana hukum pembuktian Visum et Repertum (VeR) dalam tindak pidana pemerkosaan di Indonesia?, Bagaimana kekuatan hukum pembuktian Visum et Repertum (VeR) dalam tindak pidana pemerkosaan dikaitkan dengan legalitas aborsi di Indonesia?, dan Bagaimana kelemahan hukum positif Indonesia terhadap perlindungan hukum bagi dokter dalam pelaksanaan aborsi bersyarat? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam konteks ini, Visum et Repertum (VeR) menjadi alat bukti penting yang menggambarkan kondisi fisik korban secara ilmiah. VeR tidak hanya berfungsi untuk membuktikan unsur kekerasan seksual, tetapi juga menjadi syarat administratif dalam pelaksanaan aborsi bersyarat bagi korban pemerkosaan sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia. Hubungan antara kekuatan hukum pembuktian VeR dan legalitas aborsi di Indonesia menunjukkan bahwa VeR berperan strategis dalam melindungi hak korban atas keadilan dan kesehatan reproduksi. Meski demikian, praktik di lapangan menunjukkan masih banyak hambatan, seperti keterbatasan tenaga forensik, kendala biaya pemeriksaan, stigma sosial terhadap korban, serta kurangnya jaminan perlindungan hukum bagi dokter yang melaksanakan aborsi bersyarat. Selain itu, regulasi terkait pelaksanaan aborsi bersyarat di Indonesia masih menghadapi ketidakjelasan formulasi hukum, yang menyebabkan keraguan bagi tenaga medis dalam menjalankan tugas mereka. Penelitian ini menegaskan perlunya perbaikan sistem hukum, peningkatan kualitas VeR, sosialisasi intensif mengenai hak korban kekerasan seksual, serta penguatan perlindungan hukum terhadap dokter agar pelaksanaan aborsi bersyarat berjalan sesuai prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, optimalisasi pembuktian melalui VeR menjadi kunci dalam memperkuat perlindungan korban kekerasan seksual dan memperjelas mekanisme hukum aborsi bersyarat di Indonesia.