TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAKAN PENYELENGGARA PEMILU YANG MENGHALANGI HAK MASYARAKAT UNTUK MEMILIH (Studi pada Penyelenggara Pemilihan Umum Kota Medan)

Abstract

Pemilihan umum merupakan wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia. Namun, pada praktiknya masih terdapat tindakan penyelenggara pemilu yang menghalangi hak masyarakat untuk memilih, baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk tindakan penyelenggara pemilu yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu, menelaahnya dari perspektif kriminologi, serta mengkaji upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan pihak KPU dan Bawaslu Kota Medan, serta dokumentasi kasus kasus yang relevan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan teori-teori kriminologi seperti motif, kesempatan, dan pengawasan sosial terhadap perilaku penyelenggara pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penyelenggara pemilu yang menghalangi hak masyarakat untuk memilih meliputi manipulasi daftar pemilih tetap (DPT), penghilangan surat suara, intimidasi terhadap pemilih, dan kelalaian dalam menjalankan prosedur yang berdampak pada hilangnya hak pilih. Motif utama yang ditemukan adalah kepentingan politik, gratifikasi, tekanan eksternal, serta rendahnya pemahaman hukum dan etika. Secara kriminologis, tindakan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan jabatan yang mengandung unsur penyalahgunaan wewenang dan berdampak terhadap legitimasi demokrasi. Upaya penegakan hukum dilakukan melalui Sentra Gakkumdu dengan kerja sama antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, namun masih menghadapi kendala seperti lemahnya bukti, waktu penanganan yang terbatas, dan sanksi yang ringan. Diperlukan reformasi regulasi, penguatan integritas penyelenggara, serta peningkatan partisipasi masyarakat sebagai pengawas demokrasi untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa.