PEMENUHAN KEWAJIBAN ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BATAK SEBAGAI BENTUK PIDANA TAMBAHAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Abstract

Melalui penulisan tesis ini, diharapkan dapat mengungkapkan bagaimana kewajiban adat dalam perspektif hukum adat Batak dapat diintegrasikan dengan sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, serta menganalisis apakah penerapan kewajiban adat sebagai pidana tambahan dapat memberikan efek positif dalam rehabilitasi anak dan menjaga keharmonisan sosial masyarakat adat.Sebagai individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, maka setiap anak termasuk anak yang berkonflik dengan hukum, memerlukan perlindungan khusus, baik dari segi hukum maupun sosial. Tujuan penelitian yaitu Mengetahui syarat penjatuhan sanksi pidana tambahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Mengetahui penerapan sanksi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat dalam perspektif hukum adat Batak. Mengetahui relevansi sanksi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat berdasarkan hukum adat Batak dengan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Sesuai dengan topik judul yang diangkat dan terkait dengan permasalahan yang dianalisis, maka jenis penelitian ini Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologi/empiris, yang bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum adat Batak, khususnya dalam hal pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dalam praktik sosial di masyarakat. Hasil penelitian menemukan Pidana tambahan, seperti pemenuhan kewajiban adat, hanya dapat dijatuhkan apabila memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak, proporsionalitas, dan nondiskriminasi. Anak tidak boleh diperlakukan sebagai subjek pidana biasa, melainkan harus dilihat sebagai individu yang sedang dalam proses tumbuh dan berkembang yang membutuhkan pendekatan korektif dan restoratif. Penerapan pemenuhan kewajiban adat dalam perspektif hukum adat Batak menunjukkan praktik keadilan restoratif yang telah lama hidup dalam struktur sosial masyarakat Batak. Praktik seperti mangampu, marhata sinamot, dan pemberian tudu-tudu sipanganon merupakan simbolisasi pemulihan sosial yang lebih efektif dalam membina kesadaran moral anak ketimbang pendekatan punitif negara. Relevansi sanksi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat dalam sistem peradilan pidana anak sangat tinggi, baik secara filosofis, normatif, maupun praktis. Hukum adat Batak mengandung nilainilai yang selaras dengan prinsip keadilan restoratif, seperti partisipasi komunitas, dialog, dan penghindaran stigma. Ketiadaan kerangka hukum yang komprehensif dalam mengatur teknis pelaksanaan pemenuhan kewajiban adat dalam sistem peradilan pidana anak menjadi tantangan krusial. Meskipun telah diakui dalam Pasal 82 UU SPPA, sanksi adat masih dijalankan secara kasuistik dan bergantung pada inisiatif lokal. Hal ini mengindikasikan perlunya pembaruan kebijakan dan harmonisasi antara pranata hukum negara dan pranata hukum adat agar pemenuhan kewajiban adat benar- benar dapat diinstitusionalisasikan sebagai instrumen sah dalam penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan.