IMPLEMENTASI SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP IZIN PANAS BUMI (Analisis PT. Sorik Merapi Geothermal)

Abstract

Implementasi sanksi administratif terhadap izin panas bumi merupakan fenomena yang krusial dalam pengawasan kegiatan usaha di sektor energi, khususnya panas bumi, di Indonesia. Sanksi administratif berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menjamin kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan dan perlindungan lingkungan. Namun, dalam praktiknya, penerapan sanksi ini seringkali menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya pengawasan dan ketidakkonsistenan penegakan hukum, sebagaimana terjadi dalam kasus PT. Sorik Merapi Geothermal Power (SMGP) di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai sanksi administratif dalam sektor panas bumi, mengkaji implementasi sanksi administratif terhadap PT. SMGP, serta menilai efektivitas sanksi administratif dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung oleh data kewahyuan dari Al-Qur’an. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pengaturan sanksi administratif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Namun, dalam kasus PT. SMGP, sanksi administratif yang diterapkan tidak proporsional dan tidak efektif dalam mencegah pelanggaran berulang yang mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran HAM. Faktor penyebabnya antara lain maladministrasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan tidak optimalnya pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan evaluasi kebijakan perizinan, penerapan sanksi yang tegas, harmonisasi standar baku mutu, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.