KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN PADA PINJAMAN ONLINE (STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya berbagai bentuk layanan keuangan digital, salah satunya adalah pinjaman online. Namun, kemudahan ini turut membuka peluang terjadinya tindak kejahatan siber, salah satunya berupa penyalahgunaan identitas kependudukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penyalahgunaan identitas kependudukan dalam praktik pinjaman online di Kota Medan, apa saja faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut menurut perspektif kriminologi, serta bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polrestabes Medan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan aparat kepolisian di Polrestabes Medan, serta studi dokumentasi terhadap laporan kasus dan regulasi yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara faktual dan mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan identitas dalam praktik pinjaman online di Kota Medan umumnya dilakukan melalui penggunaan KTP milik orang lain tanpa izin, pemalsuan data diri, serta pengajuan pinjaman dengan identitas palsu. Faktor utama penyebabnya antara lain kondisi ekonomi pelaku, lemahnya sistem verifikasi identitas oleh platform pinjaman online, rendahnya literasi digital masyarakat, serta adanya peluang dan celah sistem keamanan data yang belum maksimal. Sementara itu, Polrestabes Medan telah melakukan penanggulangan melalui pendekatan represif dengan menindak pelaku berdasarkan laporan masyarakat, serta upaya preventif melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga data pribadi. Namun demikian, hambatan yang dihadapi dalam proses penanganan kasus ini mencakup minimnya laporan dari masyarakat, sulitnya pelacakan digital, serta keterbatasan koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, perlu penguatan regulasi perlindungan data pribadi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta kerja sama lintas sektoral dalam menanggulangi kejahatan siber yang semakin berkembang.