ANALISIS SANKSI TERHADAP PENGGUNA NARKOBA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 DALAM PUTUSAN NOMOR 553/Pid.Sus/2021/PN JMB

Abstract

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu tindak pidana serius yang mengancam kesehatan dan stabilitas sosial di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas sanksi pidana dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba, namun dalam praktiknya, penerapan sanksi oleh aparat penegak hukum masih menimbulkan perdebatan, terutama dalam membedakan antara pengguna, penyalahguna, dan pengedar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur sanksi terhadap pengguna narkotika, mengkaji penerapannya dalam Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN JMB, dan menilai kesesuaian putusan tersebut dengan asas keadilan dan tujuan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan dokumen resmi lainnya. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrin yang mengacu pada norma-norma hukum karena penelitian ini menggunakan data sekunder. Penelitian yuridis normatif disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal yang dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis di peraturan perundang-undangan (Lawn in books), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada perundang – undangan dan kasus tertentu atau hukum tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN JMB, Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa meskipun terdapat indikasi bahwa terdakwa merupakan pengguna pribadi yang seharusnya diarahkan untuk menjalani rehabilitasi sesuai dengan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 UU Narkotika. Hal ini mencerminkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi kepada pengguna narkotika. Meskipun terdakwa diketahui menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan memenuhi syarat rehabilitasi, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara kepadanya tanpa mempertimbangkan secara optimal ketentuan rehabilitasi dalam UU Narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan retributif masih dominan dibandingkan dengan pendekatan rehabilitatif dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.