PENANGANAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PERSPEKTIF BUDAYA PENEGAKAN HUKUM YANG MANUSIAWI DAN BERADAB (Studi Di Wilayah Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai)

Abstract

Penanganan anak korban tindak pidana pencabulan merupakan isu krusial yang menuntut pendekatan manusiawi dan beradab dalam setiap tahapan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep dan implementasi budaya penegakan hukum yang manusiawi beradab dalam penanganan anak korban pencabulan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana konsep budaya penegakan hukum yang manusiawi beradab dalam penanganan anak korban tindak pidana pencabulan? (2) Bagaimana implementasi penanganan anak korban tindak pidana pencabulan dalam praktik peradilan pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai? (3) Bagaimana hambatan dan upaya penanganan anak korban tindak pidana pencabulan dalam praktik peradilan pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Bapak Hari Andi Sihombing selaku Kasubsi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, konsep budaya penegakan hukum yang manusiawi beradab menekankan pendekatan victim-centered yang mengintegrasikan nilai kemanusiaan, empati, dan keadilan restoratif dengan prioritas pada kepentingan terbaik anak. Kedua, implementasi di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai masih dominan bersifat retributif-legalistik dengan fokus pada penghukuman pelaku, belum sepenuhnya mengintegrasikan aspek pemulihan psikososial korban. Ketiga, hambatan utama meliputi sulitnya penangkapan pelaku yang menjadi DPO, keterbatasan SDM terlatih, minimnya fasilitas ramah anak, dan stigma sosial terhadap korban, sementara upaya yang dilakukan mencakup koordinasi lintas provinsi, pembentukan tim khusus, dan edukasi masyarakat meskipun masih perlu penguatan sistem yang lebih komprehensif.