PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN CARA MERUSAK LINGKUNGAN LAUT (DESTRUCTIVE FISHING) OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN BINTAN

Abstract

Penangkapan ikan dengan cara yang merusak lingkungan laut merupakan bentuk tindak pidana yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak luas terhadap kelestarian ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Di Kabupaten Bintan, praktik seperti penggunaan bom ikan, racun, dan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan masih ditemukan meskipun telah ada regulasi yang melarangnya. Untuk menanggulangi kejahatan ini, aparat penegak hukum dan instansi terkait di Kabupaten Bintan telah melakukan berbagai upaya, antara lain patroli laut secara berkala, penyuluhan kepada masyarakat nelayan, pembentukan kelompok masyarakat pengawas, serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku. Namun, efektivitas penanggulangan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk modus operandi destructive fishing yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Bintan serta mengevaluasi hambatan dan efektivitas upaya penanggulangan yang telah dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan menggabungkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, instansi kelautan, dan masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif mencakup penyuluhan hukum, pengawasan laut, dan pemberdayaan nelayan dengan alat tangkap ramah lingkungan. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan melalui penindakan hukum terhadap pelaku. Namun, implementasi kebijakan masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran hukum nelayan.