PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGELEMBUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM YANG TELAH MELAMPAUI WAKTU PENANGANAN (Studi Putusan 03/Pid.S/2024/Pn.Medan)

Abstract

Pemilihan umum merupakan wujudnya nyata penerapan demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi warga negara untuk dapat ikut serta secara langsung memilih pejabat publik. Demokrasi mensyaratkan pemerintah berfungsi menurut kehendak mayoritas karena pada hakikatnya rakyat adalah pemegang kekuasaan dalam suatu Negara, namun terkadang banyak juga kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia khususnya, seperti kecurangan, lambatnya proses pengumpulan suara, hingga kericuhan di suatu daerah yang disebabkan oleh berbagai macam hal. kekacauan di suatu daerah yang disebabkan oleh berbagai macam hal tertentu di luar kendali pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dikenal juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Metode yuridis normatif ini menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang dibahas, Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan, yang mencakup pengumpulan literatur dari berbagai sumber terkait. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menyajikan data dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Penggelembungan suara dalam pemilu merupakan bentuk kecurangan serius yang merusak integritas demokrasi dan diancam pidana berdasarkan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Pasal 263 KUHP jika melibatkan pemalsuan dokumen. Penegakan hukum terhadap pelaku, seperti dalam Putusan No. 03/Pid.S/2024/PN Mdn, menunjukkan pendekatan substantif demi keadilan materiel, meskipun melebihi batas waktu penanganan perkara. Namun, pendekatan ini menuai kontra karena dapat mengabaikan asas kepastian hukum dan membuka celah pelanggaran prosedural. Oleh karena itu, efektivitas hukum dalam kasus penggelembungan suara harus seimbang antara keadilan dan kepastian hukum.