UPAYA JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM PERCEPATAN PROSES PEMERIKSAAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA)

Abstract

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu fokus utama dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Kejaksaan, sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan, memiliki peran strategis dalam mempercepat proses pemeriksaan perkara korupsi. Meskipun upaya percepatan ini telah diamanatkan secara normatif dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kenyataannya di lapangan tidak semudah yang dibayangkan. Aparat penegak hukum, khususnya jaksa, dihadapkan pada berbagai hambatan baik dari segi yuridis maupun non-yuridis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan narasumber dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan peran jaksa dalam percepatan pemeriksaan, serta hambatan dan solusi yang dihadapi dalam penanganan perkara korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa tidak hanya menjalankan fungsi penuntutan, tetapi juga berperan sebagai penyidik dalam perkara korupsi. Namun, dalam praktiknya, jaksa kerap menghadapi kendala seperti keterbatasan personel, anggaran, serta kesulitan menghadirkan saksi, ahli, atau tersangka. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah melakukan berbagai upaya strategis seperti kerja sama lintas bidang, koordinasi dengan instansi terkait, serta optimalisasi peran intelijen dalam mendukung penyidikan dan penuntutan. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses percepatan penanganan perkara tindak pidana korupsi, sesuai dengan amanat undang-undang.