ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN HUTANG PIUTANG YANG DISAMARKAN DENGAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (Studi Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2022/PN Tng)

Abstract

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa saling berinteraksi dan membentuk hubungan hukum dalam kehidupan sehari-hari salah satunya melalui perjanjian hutang piutang. Biasanya perjanjian hutang piutang kerap disertai dengan jaminan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur. Namun dalam praktiknya ditemukan bahwa objek jaminan seperti tanah justru diserahkan melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), padahal secara hukum seharusnya menggunakan Akta Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan debitur seperti pada kasus Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2022/PN Tng, di mana timbul sengketa antara ahli waris debitur dan kreditur akibat penggunaan PPJB sebagai jaminan hutang piutang sehingga memperlihatkan perlunya penegasan terhadap bentuk jaminan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian yang mempelajari hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi perilaku setiap individu. Penggunaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai jaminan dalam perjanjian hutang piutang merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan fungsi hukum yang seharusnya memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi para pihak. Praktik semacam ini dapat menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu dalam memutus perkara seperti ini hakim dituntut untuk tidak hanya melihat bentuk atau formalitas perjanjian semata melainkan harus menggali dan memahami substansi serta maksud dari para pihak dalam perjanjian tersebut agar dapat menghasilkan putusan yang adil dan mencerminkan keadilan substantif. Edukasi hukum penting agar masyarakat memahami perbedaan perjanjian hutang piutang dan jual beli menghindari penyamaran yang merugikan. Untuk mencegah dan menyelesaikan konflik akibat penyalahgunaan bentuk perjanjian mediasi atau negosiasi perlu diutamakan karena lebih efisien, fleksibel, dan adil dibanding proses litigasi yang formal dan memakan waktu.