KAJIAN YURIDIS PEMBATASAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN BAKU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Abstract

Konsumen hanya menjadi pihak yang menerima isi perjanjian yang telah disusun oleh pelaku usaha secara sepihak. Perjanjian tersebut, yang kerap berbentuk kontrak baku, tidak memberikan ruang negosiasi yang cukup bagi konsumen untuk menyampaikan keberatannya atau menyesuaikan ketentuan yang dianggap memberatkan. Di sinilah terjadi penyimpangan dari prinsip otonomi kehendak yang menjadi dasar asas kebebasan berkontrak. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis norma norma hukum yang berlaku. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, baik secara luring maupun daring. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian pembahasan menunjukkan Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak merupakan prasyarat mutlak agar hubungan pelaku usaha konsumen berlangsung seimbang dan adil. Secara hukum, Pasal 1338 KUH Perdata memang menjamin kebebasan berkontrak, tetapi asas itikad baik menegaskan bahwa kebebasan itu berakhir ketika melanggar kepatutan, hukum, atau ketertiban umum. Undang-Undang Perlindungan Konsumen kemudian mengubah prinsip itu dari kebebasan absolut menjadi kebebasan bersyarat dengan tiga perubahan pokok: (i) larangan klausula baku ekskulpasi dan pembatasan hak gugat (Pasal 18), (ii) kewajiban informasi benar-jelas (Pasal 4 dan 7), dan (iii) rezim ganti rugi, sanksi pidana, serta forum penyelesaian sengketa cepat di BPSK