KAJIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS NOTARIS DARI TUNTUTAN PENGGELAPAN DALAM MENAHAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 53/Pid.B/2017/Pn.Bkt)

Abstract

Berdasarkan perkara pidana pada putusan pengadilan negeri nomor 53/Pid.B/2017/PN.Bkt. Seorang notaris dituntut karena melakukan tindak pidana penggelapan terhadap 4 (empat) buah sertifikat hak guna bangunan (HGB). Akibatnya Notaris tersebut dituntut dengan Pasal 374 KUHP. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai kewenangan notaris yang melakukan penggelapan sertifikat hak guna bangunan, untuk mengetahui dan menganalisis alasan pembenar notaris yang melakukan penggelapan sertifikat hak guna bangunan berdasarkan putusan perkara pidana nomor 53/Pid.B/2017/Pn.Bkt dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 53/Pid.B/2017/Pn.Bkt terhadap notaris yang melakukan penggelapan sertifikat Hak Guna Bangunan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang di ambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian bahwa alasan pembenar dari notaris adalah karena telah terjadinya perjanjian jual beli akan tetapi perjanjian tersebut tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh pemilik sertifikat dan notaris tersebut menolak untuk menyerahkan kembali sertifikat kepada pemilik sertifikat sehingga notaris dituntut atas pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukannya yang sebagaimana telah di atur dalam Pasal 374 KUHP dan unsur-unsur tersebut terbukti dan terpenuhi menurut hukum. Namun, pertimbangan hakim dan putusan hakim di Pengadilan Notaris tersebut dibebaskan atau dihapus segala tuntutan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, karena adanya alasan pembenar berdasarkan pertimbangan hakim, sehingga penghapusan pidana diberikan kepada Notaris untuk bebas dari segala tuntutan. Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah notaris sebaiknya dalam menjalankan jabatan harus memiliki sikap amanah dan sesuai dengan kesepakatan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan pihak pemilik sertifikat agar lebih teliti dalam setiap proses yang berkaitan dengan perjanjian jual beli.