Perbandingan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Berdasarkan Undang – Undang Perseroan Terbatas Dan Undang Undang Cipta Kerja: Studi Kasus Putusan Nomor (1/Pdt.G/2020/Bna).

Abstract

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan forum tertinggi dalam Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (UUPT) dan diperbarui melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini membahas (a) pengaturan hukum pelaksanaan RUPS menurut kedua undang undang, (b) implikasi hukum atas keputusan RUPS yang melanggar ketentuan tersebut, serta (c) analisis pertimbangan hakim dalam Putusan No. 1/Pdt.G/2020/Bna. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Cipta Kerja, serta menelaah implikasi hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap prosedur pelaksanaannya. Penelitian ini juga menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan No. 1/Pdt.G/2020/Bna sebagai studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran prosedur formal seperti pemanggilan rapat, kuorum, atau mekanisme pengambilan keputusan dapat menyebabkan keputusan RUPS batal demi hukum, yang berdampak merugikan para pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas. Dalam konteks pelaksanaan RUPS secara elektronik (e-RUPS), tantangan utama meliputi jaminan kepastian hukum, validitas teknis, serta perlindungan hak-hak pemegang saham. Oleh karena itu, harmonisasi antara UUPT dan UU Cipta Kerja serta penegakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) menjadi kunci untuk memastikan legalitas dan akuntabilitas pelaksanaan RUPS, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi dan transformasi digital dalam tata kelola korporasi.