EKSISTENSI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA

Abstract

Dana desa merupakan instrumen penting yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan nasional berbasis komunitas lokal. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dana desa tidak luput dari berbagai permasalahan, seperti rendahnya kapasitas aparatur desa, kurangnya pengawasan, hingga terjadinya penyimpangan anggaran yang merugikan keuangan negara. Dalam konteks inilah, keberadaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi sangat relevan. BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) memiliki mandat untuk melakukan pengawasan, reviu, asistensi, serta evaluasi atas akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program-program strategis pemerintah, termasuk pengelolaan dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan kontribusi BPKP dalam mengawasi penggunaan dana desa, menilai efektivitas peran yang dijalankan, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap stakeholder yang berwenang, seperti auditor BPKP, aparatur desa, dan pejabat pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKP tidak hanya menjalankan fungsi audit, tetapi juga turut berperan sebagai mitra strategis dalam membangun sistem pengendalian intern di desa melalui kegiatan pendampingan dan bimbingan teknis. Meski demikian, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, cakupan wilayah yang luas, serta kurangnya pemahaman hukum oleh aparat desa terkait pengelolaan dana. Oleh karena itu, penguatan peran BPKP secara kelembagaan dan koordinatif menjadi langkah penting untuk mewujudkan tata kelola dana desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan kapasitas SDM desa, sinergi antar-lembaga pengawas, serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam proses monitoring dan evaluasi dana desa.