Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/123456789/28012
Title: EKSISTENSI KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PRINSIP NEGARA HUKUM
Authors: KHAINI, RAHVIKA
Keywords: Komnas perempua;kekerasan terhadap perempuan
Issue Date: 23-Apr-2025
Publisher: umsu
Abstract: Tidak sedikit kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang mengembangkan tanda solusi hukum yang jelas.Sistem peradilan pidana terpantau (SPPT) merupakan salah satu terobosan untuk mengubah sistem hukum yang tidak berperspektif gender menjadi berperspektif gender.Kehadiran komisi Nasional Perempuan(Komnas Perempuan) dihadapkan mampu merespon pada sistem tersebut terhadap situasi yang senantiasa dialami oleh perempuan korban kekerasan seksual.Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan harus dilakukan secara menyeluruh baik berupa perlindungan dengan menegakkan hukum terhadap pelaku maupun dengan upayah pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan. Adanya penegakan hukum yang adil bagi kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan akan mampu memberikan dukungan secara moril bagi korban terdampak. Komnas perempuan hadir sebagai bentuk penanganan dan pendamping dalam penyelesaian hukumnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait kedudukan Komnas perempuan dalam prinsip negara hukum di Indonesia,urgensi kehadiran Komnas perempuan di Indonesia,dan bagaimana upaya Komnas perempuan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan pada penelitian ini didapatin bahwa pelaksanaan dan penerapan hukum dalam penerapan hukum dalam penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan yang dilakukan oleh Komnas perempuan pada penanganan dampak,mekanisne bentuk perbantuan yang diberikan serta pendampingan hukum terhadap penyelesaian kasus perkasa pada institusi hukum seperti:Kepolisi,Kejaksaan ,dan pengadilan.Kehadiran Komnas perempuan selain mampu mempengaruh proses dan kualitas hasil pencarian fakta,keterlibatan Komnas perempuan juga mampu memperlihakan integritas moral yang tinggi,terutama ketika pihak-pihak tertentu yang memcoba mendiskreditka Komnas perempuan.
URI: http://localhost:8080/handle/123456789/28012
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SKRIPSI RAHVIKA KHAINI .pdfFull Text3.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.