OPTIMALISASI PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA CINTA DAMAI, KECAMATAN PERCUT SEI TUAN, KABUPATEN DELI SERDANG

Abstract

Pembangunan desa yang berkelanjutan membutuhkan partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat, termasuk perempuan. Di Indonesia, sistem pemerintahan desa yang baik (good governance) berperan penting dalam menciptakan lingkungan inklusif yang memungkinkan perempuan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka dan komunitas. Meskipun Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip kesetaraan gender, tantangan dalam mengoptimalkan peran perempuan di pemerintahan desa masih ada, terutama terkait dengan norma sosial dan budaya yang membatasi peran perempuan. Desa Cinta Damai di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang mayoritas penduduknya adalah perempuan, menjadi contoh yang menarik dalam penelitian ini.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran partisipasi perempuan, faktor penyebab rendahnya partisipasi perempuan, dan upaya yang perlu dilakukan di desa cinta damai untuk meningkatkan partisipasi Perempuan dalam sistem pemerintahan desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan konsep partisipasi perempuan di sistem pemerintahan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan bersumber dari Al-Quran Surah Hujurat Ayat 13 sebagai sumber data primer, dan hasil survei, wawancara, serta studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Populasi penelitian ini adalah orang-orang yang bekerja dalam struktur pemerintahan Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan di Desa Cinta Damai memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan desa,. Namun, partisipasi mereka dalam kegiatan dan pengambilan keputusan di desa masih terbatas, dengan nilai rata-rata yang menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan. Faktor budaya, kurangnya kesadaran masyarakat, dan hambatan struktural menjadi tantangan utama dalam mengoptimalkan peran perempuan. Untuk itu, peningkatan efektivitas hukum dan pendekatan yang inklusif sangat penting untuk mendukung partisipasi perempuan. Diperlukan pelatihan, pemberdayaan, serta pengawasan yang berkelanjutan agar perempuan dapat berperan aktif dalam pemerintahan desa.