MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA BATAS BIDANG TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN

Abstract

Penyelesaian sengketa batas bidang tanah merupakan salah satu masalah penting dalam administrasi pertanahan di Indonesia, khususnya di Kota Medan. Sengketa ini sering terjadi akibat ketidakjelasan batas-batas lahan yang dimiliki oleh masyarakat dan ketidaksesuaian data yang tecatat di Kantor Pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa batas bidang tanah di Kantor Pertanahan Kota Medan serta pengaruhnya dalam mengatasi masalah tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan analisis kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, studi kepustakaan, serta pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penyelesaian sengketa tanah. Proses penyelesaian sengketa di Kantor Pertanahan Kota Medan diatur oleh beberapa aturan yakni: a) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960; b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah dirubah dengan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah; c) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Penelitian ini menemukan bahwa proses penyelesaian sengketa di Kantor Pertanahan Kota Medan melibatkan beberapa tahapan, mengikuti ketentuan umum yang berlaku di Indonesia, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 yaitu: a) Pengaduan; b) Pemeriksaan Dokumen; c) Penanganan Sengketa; dan d) Penyelesaian sengketa.