PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI SATPOL AIR PENGEDAR SABU HASIL TANGKAPAN DI TANJUNG BALAI (Studi di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut)

Abstract

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan tantangan serius bagi aparat penegak hukum di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara. Kasus yang melibatkan oknum polisi Satuan Polisi Air (Satpol Air) sebagai pengedar sabu hasil tangkapan di Tanjung Balai menambah kompleksitas permasalahan ini. Fenomena ini tidak hanya mencoreng citra institusi kepolisian, tetapi juga menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan internal. Penelitian ini untuk mengetahui faktor yang menyebabkan oknum satpol air pengedar sabu hasil tangkapan di Tanjung Balai, bentuk-bentuk penegakan hukum terhadap oknum satpol air pengedar sabu hasil tangkapan di Tanjung Balai, serta kendala dan upaya hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap oknum satpol air pengedar sabu hasil tangkapan di Tanjung Balai. Metode penetian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dengan penyidik dan analisis dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab keterlibatan oknum Satpol Air dalam pengedaran sabu hasil tangkapan di Tanjung Balai meliputi motif ekonomi, lemahnya pengawasan internal, lingkungan kerja rawan narkoba, kurangnya pembinaan mental-spiritual, dan kecanduan pribadi. Penegakan hukum terhadap kasus ini melibatkan tahapan penyelidikan rahasia, penyidikan formal, penuntutan di pengadilan, serta proses peradilan kode etik internal, yang berujung pada hukuman pidana dan pemberhentian tidak hormat bagi yang terbukti bersalah. Kendala dalam penegakan hukum mencakup solidaritas korps yang kuat, intimidasi terhadap saksi dan penyidik, serta kesulitan pembuktian. Upaya mengatasi kendala ini meliputi program edukasi intensif, kerjasama dengan LPSK untuk perlindungan saksi, serta peningkatan kapasitas forensik digital, yang semuanya bertujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menjaga integritas institusi kepolisian.