ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN OBAT TANPA IZIN EDAR

Abstract

Penjualan obat keras tanpa izin edar di Indonesia telah menjadi permasalah kesehatan warga dengan serius. Penelitian ini mempunyai tujuan dengan menganalisis aspek hukum terkait peredaran obat keras ilegal, terutama mengenai pengaturan hukum, pertanggungjawaban pidana pelaku, dan penerapan hukum berdasarkan putusan pengadilan. Metode penelitian dengan dipakai ialah penelitian hukum normatif pada pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengaturan hukum mengenai terjualnya obat tanpa izin edar sudah jelas pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengancam pelaku dengan sanksi pidana penjara serta denda yang signifikan. Pertanggungjawaban pidana pelaku, seperti dengan tercermin dalam putusan Pengadilan Negeri Kendari, menunjukkan penerapan hukum yang sesuai meskipun hukuman yang dijatuhkan masih relatif ringan. Penegakan hukum kepada peredaran obat ilegal, terutama dengan dilakukan melalui jalur daring, masih menghadapi tantangan besar, namun penguatan pengawasan dan kerjasama antara BPOM dan aparat penegak hukum diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara lebih efektif. Kesimpulannya, pengaturan hukum mengenai peredaran obat keras tanpa izin edar pada Indonesia sudah tepat, namun tantangan dalam implementasinya masih perlu perhatian lebih lanjut.