ANALISIS PENGATURAN PERUNDUNGAN DI SOSIAL MEDIA DALAM PERSPEKTIF ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN PORNOGRAFI DI INDONESIA

Abstract

Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku cyberbullying hingga kini belum memiliki batasyang tegas, sebab tidak semua perilaku antisocial ini menjadi masalah hukum, apalagi jika pelakunya adalah anak-anak. Cyberbullying sebagai suatu perilaku antisosial, dapat ditinjau dari beberapa aspek seperti kriminologi, viktimologi, psikologi dan psikiatri. Secara historis, bullying telah menjadi bagian tak terpisahkan dari masa kanak-kanak dan dianggap sebagai pengalaman yang diterima dan dinormalisasi. Dalam hal ini penulis memaparkan rumusan masalah antara lain, Bagaimana pengaturan perundungan anak di Indonesia?, Bagaimana faktor pengaruh terjadinya perundungan anak di sosial media?, dan Bagimana dampak yang ditimbulkan antara pelaku dan korban perndungan di sosial media? Metode penelitian yang dipakai skripsi ini adalah metode penelitian hukum normative atau disebut juga penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan penelitian perbandingan hukum (comparative), dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (law in books), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau tertulis. Secara umum ketentuan pengaturan hukum Pidana anak Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Batasan usia yang dapat dikategorikan sebagai Anak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak