DAMPAK PEMBERHENTIAN KOMPETISI SEPAKBOLA LIGA DUA OLEH PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA BAGI INVESTOR KLUB PADA PT. KINANTAN MEDAN INDONESIA

Abstract

Pemberhentian kompetisi Liga Dua Indonesia oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) telah menimbulkan berbagai dampak bagi klub-klub yang berkompetisi, termasuk PT. Kinantan Medan Indonesia yang mengelola PSMS. Investor yang telah menanamkan modalnya dalam klub tersebut menghadapi potensi kerugian finansial dan non-finansial akibat kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kebijakan pemberhentian ini mempengaruhi investor, dengan fokus pada mekanisme pemberhentian, dampak terhadap investor klub, dan perlindungan hukum bagi mereka. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan hukum sosiologis (yuridis empiris), memadukan data sekunder dan primer yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, melukiskan keadaan objek tanpa mengambil kesimpulan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian kompetisi Liga Dua Indonesia oleh PSSI memiliki dampak signifikan terhadap investor klub, khususnya PT. Kinantan Medan Indonesia. Secara finansial, investor mengalami kerugian akibat berhentinya pendapatan dari tiket, sponsor, dan hak siar. Selain itu, dampak non-finansial juga dirasakan dalam bentuk menurunnya nilai brand klub, kehilangan loyalitas suporter, dan ketidakpastian masa depan klub. Mekanisme pemberhentian yang dilakukan PSSI juga ditemukan kurang transparan dan tidak melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk investor, dalam proses pengambilan keputusan. Perlindungan hukum bagi investor yang mengalami kerugian akibat pemberhentian kompetisi ini masih terbatas, dengan regulasi yang ada belum secara jelas mengatur hak dan kewajiban investor dalam situasi semacam ini. Penelitian ini menekankan perlunya perbaikan regulasi yang lebih komprehensif dan transparansi dalam pengambilan keputusan oleh PSSI untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Selain itu, upaya peningkatan komunikasi antara PSSI dan investor juga diperlukan untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi investor.