TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DESA TJ PASIR, KEC PANGKALAN SUSU AKIBAT PENCEMARAN YANG DIHASILKAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)

Abstract

Manusia sangat bergantung pada lingkungan. Namun, saat ini pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran udara akibat aktivitas industri, menjadi isu yang mendesak dan memerlukan penanganan serius. Jika dibiarkan tanpa pengawasan dan sanksi tegas, dampaknya dapat meluas dan sulit dipulihkan. Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum terkait pertanggungjawaban perusahaan PLTU atas pencemaran lingkungan di Desa Tj Pasir, Kec. Pangkalan Susu, serta efektivitas penerapannya dalam perlindungan lingkungan dan pemenuhan hak masyarakat terdampak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis untuk memahami pengaturan hukum serta pertanggungjawaban perusahaan PLTU terkait pencemaran lingkungan di Desa Tj Pasir, Kec. Pangkalan Susu. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pencemaran lingkungan di Desa Tj. Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, serta desa-desa lain di sekitarnya telah terjadi sejak Desember 2014. Hingga saat ini, pihak perusahaan belum menunjukkan tanggung jawab secara perdata atas dampak pencemaran yang dirasakan masyarakat. Masyarakat menghadapi berbagai kendala, seperti hanya menerima janji-janji perusahaan tanpa realisasi yang jelas. Kurangnya pemahaman hukum juga membuat masyarakat kesulitan menuntut haknya. Di sisi lain, pemerintah dinilai kurang serius dalam menangani permasalahan ini. Lemahnya penegakan hukum dan pengawasan menyebabkan pencemaran terus berlanjut. Upaya penyelesaian yang efektif dan bertanggung jawab dari perusahaan serta pemerintah sangat diperlukan untuk melindungi hak masyarakat dan kelestarian lingkungan.