KAJIAN HUKUM TERKAIT KETENTUAN LESE MAJESTE DI THAILAND DAN KETENTUAN MENYERANG KEHORMATAN PRESIDEN DALAM UU NO 1 TAHUN 2023

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan ketentuan hukum mengenai tindak pidana lese-majesté di Thailand dengan hukum mengenai penyerangan kehormatan Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di Indonesia, serta penerapan dan dampaknya terhadap kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan pendekatannya berdasarkan kaidah hukum peraturan perundang undangan. Selanjutnya sifat penelitian ini merupakan deskriptif analisis. Sumber data yang dipakai untuk melakukan penelitian yuridis normatif ini adalah bersumber dari data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pertama, penelitian ini membahas perbandingan ketentuan hukum mengenai tindak pidana lese-majesté di Thailand yang memiliki sanksi pidana yang sangat ketat, dengan ketentuan penghinaan terhadap Presiden di Indonesia yang relatif lebih longgar, namun tetap berpotensi membatasi kebebasan berpendapat. Kedua, perbedaan dan persamaan dalam penerapan hukum di kedua negara mengarah pada penggunaan hukum tersebut sebagai alat untuk melindungi martabat pemimpin negara, meskipun dengan tingkat keketatan yang berbeda. Ketiga, dampak dari penerapan hukum ini terhadap kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki tujuan untuk melindungi kehormatan pemimpin negara, penerapan hukum tersebut dapat membatasi ruang kebebasan berbicara dan berpendapat, yang berpotensi mengekang hak asasi manusia. Secara keseluruhan, meskipun terdapat perbedaan dalam penerapan hukum, baik di Thailand maupun Indonesia, keduanya menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan perlindungan terhadap kehormatan pemimpin negara dengan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi.