ANALISIS YURIDIS LEGALITAS PERJANJIAN PROMOSI IKLAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR TANPA PERSETUJUAN WALI MENURUT KUHPERDATA

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu kebiasaan perusahaan melibatkan anak di bawah umur sebagai model iklan atau pemeran iklan dalam mempromo sikan suatu barang, seharusnya seorang anak tidak berkewajiban dalam mencari uang. Setiap orang berkewajiban untuk menjaga kesejahteraan anak-anak, dan melindungi dari bahaya atau beban yang cukup berat yang seharusnya belum ditanggung oleh anak di bawah umur. Para pengusaha ini agar mendapatkan penjualan yang lebih banyak dengan mencari orang untuk melakukan endorse tersebut tanpa memperhatikan agama, suku, ras, jenis kelamin, bahkan umur, serta tidak sedikit pula anak di bawah umur sudah menerima tawaran promosi iklan, bahkan membuat perjanjian tanpa pengetahuan/persetujuan orang tua anak. Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif, dengan sifat penelitian merupakan deskriptif analisis. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam instrumen penelitian ini menggunakan data kewahyuan, seperti Hukum Islam, Al-Qur’an,ِ hadis,ِ lalu terdapat data sekunder yang di dalamnya terdapat bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal hukum, KUHPerdata. Bahan hukum tersier, seperti website, dan kamus hukum. dengan memperoleh data menggunakan cara teknik literatur, mengamati, membedah, menjabarkan, menafsirkan, dan juga menyimpulkan. Dalam KUHPerdata pada anak di bawah umur apabila melakukan perjanjian promosi iklan maka tidak memenuhi syarat subjektif yang berakibatkan perjanjian dapat diminta pembatalan yang artinya sejak awal perjanjian dianggap tidak pernah ada ikatan dan tidak memiliki akibat hukum bagi para pihak. Pembatalan ini dapat dimintakan kepada hakim. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak di bawah umur ini dapat dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran hukum yang dituang dalam peraturan perundang-undangan serta berbagai instrumen lain, dan perlindungan hukum represif, yaitu suatu bentuk penegakan hukum yang dilakukan dengan proses pengadilan. Tanggung jawab hukum bagi pemberi endorse anak di bawah umur ini dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHPerdata, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Penyiaran.