ANALISIS HUKUM BISNIS PERIKANAN ANTARA PELAKU USAHA DENGAN NELAYAN

Abstract

Bisnis perikanan sangat potensial di Indonesia, termasuk pada wilayah Sumatera Utara, Dimana bisnis perikanan ini menjadi pengharapan pada mata pencaharian para nelayan bagi kesejahteraannya. Namun fenomena yang terjadi di lapangan pada saluran pemasarannya, para nelayan tangkap ikan lebih memilih menjual hasil tangkapan ikannya kepada pelaku usaha pengumpul yang dikuasai oleh para tengkulak, bukan disalurkan kepada Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan perbantuan modal melaut yang diterima dalam bentuk piuntang oleh nelayan membantu mereka dalam usaha tangkap laut yang dilakukannya, sembari juga harga penawaran yang cukup bersaing dibandingkan penjualan hasil laut yang diselenggarakan oleh Tempat Pelelangan Ikan. Sehingga dampak yang terjadi adalah semakin maraknya praktik monopoli yang dilakukan oleh para tengkulak selaku pelaku usaha perantara terhadap hasil tangkap ikan para nelayan yang meresahkan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait pengaturan hukum terhadap bisnis perikanan di Sumatera Utara, analisis hukum terhadap bisnis perikanan yang terjadi antara pelaku usaha dan nelayan, dan upaya mencegah terjadinya monopoli dan persaingan tidak sehat dalam bisnis perikanan. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan pada penelitian ini didapati bahwa pelaksanaan dan penerapan pada saluran pemasaran yang terganggu akibat ulah para tengkulak selaku pelaku usaha pengepul terhadap hasil tangkap ikan para nelayan menjadi dasar terjadinya praktik monopoli pada bisnis perikanan pada tiap-tiap pelabuhan yang mengadakan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Sehingga para nelayan tidak lagi menjual hasil tangkap ikannya di TPI melainkan kepada para tengkulak tersebut. Hal yang terjadi ini dipilihnya saluran pemasaran hasil tangkap ikan para nelayan kepada para tengkulak, karena para nelayan tersebut terbantukan dari bentuk permodalan yang diberikannya, walaupun bentuk perbantuan tersebut bersifat piutang, untuk pelunasan hutangnya tersebut para nelayan menjual hasil tangkap ikannya kepada mereka. Perbuatan meresahkan para tengkulak ini menyebabkan terjadinya praktik monopoli, sehingga dapat dilaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Karena dampak monopoli yang mereka lakukan telah membuat TPI sebagai saluran pemasaran menjadi sepi dari penjulan hasil tangkap ikan yang dilakukan oleh para nelayan.