IMPLIKASI HUKUM PENCABUTAN TAP MPR NO.XXXIII/MPRS/1967, TAP MPR NO.XI/MPR/1998, TAP MPR NO.II/MPR/2001 DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Abstract

Pencabutan TAP MPR No. XXXIII/MPRS/1967, TAP MPR No. XI/MPR/1998, dan TAP MPR No. II/MPR/2001 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Permasalahan utama yang dianalisis adalah implikasi hukum dari pencabutan ketiga TAP MPR tersebut terhadap sistem perundang-undangan dan dampaknya pada perkembangan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi, proses, dan konsekuensi yuridis dari pencabutan ketiga TAP MPR tersebut dalam konteks reformasi hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan historis (historical approach). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan ketiga TAP MPR tersebut memiliki implikasi signifikan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam hal hierarki peraturan perundang-undangan dan mekanisme checks and balances antarlembaga negara. Penelitian ini juga menemukan adanya kekosongan hukum dalam beberapa aspek pasca pencabutan ketiga TAP MPR tersebut, terutama terkait dengan pengaturan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Pencabutan ketiga TAP MPR tersebut merupakan langkah penting dalam reformasi hukum Indonesia, namun memerlukan tindak lanjut berupa penguatan instrumen hukum dan kelembagaan. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan regulasi turunan yang lebih komprehensif serta penguatan mekanisme pengawasan dalam implementasi hasil pencabutan TAP MPR.