Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sebagai Mediator Dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Abstract

Penelitian ini berjudul "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai Mediator dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian." Perceraian sering kali menimbulkan konflik perebutan hak asuh anak antara mantan pasangan. Dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hak asuh anak yang masih kecil lebih diutamakan kepada ibu, sementara kewajiban orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak tetap berlanjut hingga mereka mandiri. Namun, dalam praktiknya, penyelesaian sengketa hak asuh anak tidak selalu berjalan lancar dan sering kali berujung pada proses hukum yang panjang dan emosional. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) berperan sebagai mediator dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak pasca perceraian. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran , hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai mediator dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian ini yaitu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai mediator cukup efektif dalam mencapai solusi yang adil bagi kedua belah pihak serta memastikan kepentingan terbaik anak tetap diutamakan. Namun, kurangnya pemahaman hukum serta kurangnya kooperatif masyarakat terhadap fungsi mediasi menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan menyediakan layanan mediasi dengan baik dan bersifat netral, serta peningkatan kapasitas bagi para mediator yang terlibat dalam mediasi.