Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/27230
Title: | PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEBIJAKAN PEMBATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK |
Authors: | Ar Rahman, Fikry |
Keywords: | Kebebasan Berpendapat;Hak Asasi Manusia;UU ITE;Demokrasi |
Issue Date: | 22-Apr-2025 |
Publisher: | UMSU |
Abstract: | Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Indonesia serta berbagai instrumen hukum internasional. Namun, penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) sering kali menimbulkan perdebatan karena dianggap membatasi kebebasan berpendapat. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, seperti yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, kerap digunakan untuk mengkriminalisasi individu yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah atau pihak tertentu. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki ketentuan yang dapat mengekang kebebasan berpendapat, khususnya dalam pasal-pasal yang mengatur pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian. Meskipun kebebasan berpendapat dapat dibatasi untuk melindungi kepentingan publik, pembatasan tersebut harus sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan tidak boleh digunakan untuk menghambat kritik yang sah dalam sistem demokrasi. Dalam beberapa kasus, penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. karena lebih sering digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik terhadap pemerintah dibandingkan sebagai instrumen hukum untuk melindungi masyarakat dari ujaran kebencian yang sebenarnya berbahaya. |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27230 |
Appears in Collections: | Legal Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI FIKRY AR RAHMAN.pdf | Full Text | 3.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.