TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN CATATAN POLISI

Abstract

Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan pelanggaran hukum pidana, pelaku kejahatan pemalsuan SKCK ini dapat dijerat dengan pasal dan sanksi hukum yang berlaku pada Pasal 263 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. Oknum pemalsu SKCK pada perbuatan unsur pidananya telah melakukan tindakan ini secara sengaja, dengan maksud dan tujuan tertentu baik pada olah data maupun memperpanjang masa berlaku pada SKCK tersebut. SKCK palsu banyak digunakan untuk mengaburkan data kejahatan seorang narapidana dan/atau untuk kepentingan formal pada pelayanan publik lainnya. Hal ini juga ditenggarai dari banyaknya antrian para pemohon pembuat SKCK, jarak rumah yang jauh dari kantor kepolisian dan/atau untuk mengelabui urusan pada pelayanan publik lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan pendekatan yuridis normatif. Fokus penelitian adalah mengkaji regulasi yang berlaku, bentuk tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini didapati bahwa faktor sosial, ekonomi, dan budaya sering menjadi pendorong terjadinya tindak pidana ini. Selain itu, lemahnya sistem verifikasi manual dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan penguatan sistem digital terintegrasi yang melibatkan institusi terkait seperti Polri, Dukcapil, dan Kemenkumham guna meminimalkan potensi pemalsuan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian serta profesionalisme aparat dalam proses penyelidikan hingga persidangan.