ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (Studi Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Kfm)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Indonesia, menganalisis sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Kfm, serta menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis putusan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 55. Sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Kfm adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta pidana denda sejumlah Rp30.000.000,00,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi adalah melalui upaya penal (tindakan) dan upaya non penal (pencegahan) yang meliputi pengawasan, himbauan, serta pembentukan tim khusus untuk memantau dan memeriksa daerah yang rawan penyalahgunaan.