PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMANFAATAN DAN PENGANGKUTAN BATUBARA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (Studi Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Bta)

Abstract

Sektor pertambangan merupakan salah satu penghasil devisa yang sangat besar bagi Indonesia. Namun banyak juga masalah yang muncul di dalam aktivitas pertambangan. Untuk melakukan suatu kegiatan pertambangan di Indonesia, harus memiliki IUP. Izin itu sendiri adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan. Penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab dan modus tindak pidana pemanfaatan dan pengangkutan batubara yang tidak memiliki izin usaha pertambangan, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemanfaatan dan pengangkutan batubara yang tidak memiliki izin usaha pertambangan, serta bagaimana analisis putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Bta terkait tindak pidana pemanfaatan dan pengangkutan batubara yang tidak memiliki izin usaha pertambangan. Metode penetian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (library research). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab dan modus tindak pidana pemanfaatan dan pengangkutan batubara yang tidak memiliki izin usaha pertambangan dalam yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kurangnya sosialisasi tentang tambang, faktor kurangnya kesadaran hukum dan fakor mengurus izin yang rumit. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemanfaatan dan pengangkutan batubara yang tidak memiliki izin usaha pertambangan dalam Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Bta didakwa dengan Pasal 161 UU No. 3 Tahun 2020 sehingga Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp37.500.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Analisis putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Bta menurut penulis kurang sesuai dengan prinsip keadilan karena masih jauh dengan ancaman hukuman yang terdapat pada Pasal 161 yang menyatakan bahwa setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau PUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).