Keabsahan Perjanjian Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Perdata

Abstract

Jual beli online merupakan wujud dari adanya perkembangan teknologi. Jual beli online tidak berbeda dengan jual beli konvensional. Transaksi jual beli online bersifat terbuka sehingga masyarakat dari kalangan berbagai usia dapat mengaksesnya bahkan hingga anak di bawah umur. Dalam pasal 1320 KUHPerdata syarat sah sebuah perjanjian jual beli secara subjektif harus cakap secara hukum. Keabsahan transaksi tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap pembeli yang masih di bawah umur. Penelitian ini akan menjawab keabsahan perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur ditinjau dari hukum perdata. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statutory approach) dan juga pendekatan kasus (case approach). Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa transaksi jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur selama tidak terjadi permasalahan dan tidak merugikan pihak lainnya maka transaksi tersebut “dianggap sah”, Namun perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif sah nya perjanjian. Akibat hukumnya yaitu perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur, seperti keterbatasan regulasi atau peraturan, keterbatasan pemahaman hukum, proses hukum yang rumit, dan masalah biaya.