ANALISIS YURIDIS FORCE MAJEURE SEBAGAI ALASAN PEMBENARAN TERHADAP PUTUSAN MA NOMOR 45/Pdt.G/2022/PN Sim

Abstract

Force majeure memiliki kaitan erat dengan konsekuensi ganti rugi dalam suatu kontrak. Keadaan ini tidak hanya berdampak pada hilang atau tertundanya kewajiban dalam kontrak, tetapi juga dapat membebaskan para pihak dari tanggung jawab membayar ganti rugi akibat keterlambatan dalam pemenuhan kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dalam perkara wanprestasi akibat force majeure berdasarkan putusan No. 45/Pdt.G/2022 PN Sim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif, yang dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam suatu perjanjian yang mengalami wanprestasi akibat force majeure, kewajiban untuk memenuhi prestasi tidak dapat dilaksanakan oleh salah satu pihak karena adanya kejadian yang tidak terduga dan berada di luar kendalinya. Dalam situasi ini, wanprestasi yang terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan debitur, melainkan akibat keadaan yang memaksa (force majeure). Oleh karena itu, debitur tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas kelalaian dalam memenuhi kewajibannya. Contoh keadaan yang termasuk dalam force majeure antara lain bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan tsunami. Kejadian-kejadian ini terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat dihindari, sehingga menghalangi debitur untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian, force majeure memberikan perlindungan hukum bagi debitur agar tidak dikenakan sanksi atau tuntutan ganti rugi atas ketidak mampuannya dalam melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian.