ANALISIS YURIDIS INKONSISTENSI PENGGUNAAN SURAT KUASA KHUSUS DALAM BERACARA PERDATA

Abstract

Inkonsistensi hukum terkait surat kuasa khusus muncul karena ketidakjelasan pengaturannya dalam KUHPerdata. Hukum perdata Indonesia belum sepenuhnya mengalami unifikasi, yang mengarah pada ketidaksesuaian antara aturan hukum dan penerapannya di Pengadilan. Surat kuasa, sebagai instrumen pelimpahan wewenang, berfungsi untuk mewakili pihak dalam urusan pribadi atau hukum. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi penyalahgunaan akibat kurangnya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa surat kuasa khusus yang digunakan dalam peradilan memenuhi ketentuan yang jelas dan tepat agar tidak menimbulkan sengketa hukum. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data hukum primer dan sekunder. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yang menyajikan data secara rinci. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan baik offline maupun online, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mencapai kesimpulan ilmiah yang menjawab rumusan masalah. Berdasarkan hasil penelitian terkait surat kuasa khusus dalam beracara perdata, dengan fokus pada inkonsistensi dalam penerapannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 147 ayat (1) RBG, surat kuasa khusus harus tertulis dan mencantumkan informasi yang jelas tentang objek sengketa, identitas pihak, dan kompetensi pengadilan. Mahkamah Agung melalui berbagai Surat Edaran (SEMA) telah memperjelas persyaratan surat kuasa khusus, namun praktik di pengadilan menunjukkan adanya ketidakonsistenan dalam penerapan syarat-syarat tersebut. Inkonsistensi ini berpotensi merugikan proses peradilan, karena dapat menimbulkan keraguan terhadap kewenangan penerima kuasa dan menyebabkan penyalahgunaan wewenang. Surat kuasa khusus, sebagai instrumen hukum yang penting dalam peradilan, memerlukan keseragaman dalam penerapan untuk memastikan perlindungan hukum bagi pemberi kuasa dan keberlangsungan proses hukum yang sah.