ANALISIS UTANG DAN AHLI WARIS BERWARGANEGARA ASING SEBAGAI DEBITOR PAILIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi putusan pailit yang mengakui utang serta menetapkan ahli waris berwarganegara asing sebagai debitor pailit, yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Studi ini berfokus pada Putusan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst yang berakhir pailit terhadap ahli waris Alm. Eka Rasja Putra Said, yaitu Rozita Binte Puteh dan Ery Rizly, warga negara Singapura. Penelitian ini menelaah pemaknaan utang terhadap ahli waris asing, kedudukannya sebagai subjek kepailitan, serta dampak hukumnya terhadap sistem kepailitan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan hukum. Sifat penelitian ini deskriptif, bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang berlaku. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, baik secara offline maupun online melalui analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan utang terhadap ahli waris berwarganegara asing dalam kepailitan di Indonesia tidak sesuai dengan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Kepailitan seharusnya didasarkan pada pembuktian sederhana, tetapi dalam kasus ini, perjanjian bonus Akta 78 tidak melibatkan debitor asing dan kreditor konkuren, sehingga pembuktiannya tidak sederhana. Kedudukan hukum ahli waris asing sebagai debitor pailit bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (4) Jo. Pasal 210 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa jika pailit dikabulkan, pemisahan harta terjadi antara pewaris dan harta warisan, bukan menjadikan ahli waris sebagai penanggung utang. Selain itu, orang asing yang dapat dipailitkan harus memiliki pekerjaan atau usaha di Indonesia. Dampak dari putusan ini mencerminkan kemunduran dalam penegakan hukum kepailitan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di Indonesia