Pembentukan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayananan Parkir Berlangganan Ditinjau Berdasarkan Asas Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan

Abstract

Pembentukan peraturan kepala daerah di berbagai daerah masih jarang sekali didasarkan pada prinsip-prinsip propemperda akibatnya tentu saja produk hukum dalam hal ini peraturan kepala daerah yang dihasilkan kurang terintegrasi dengan bidang-bidang pembangunan lainnya, bahkan tidak jarang terjadi beberapa peraturan tersebut tumpang tindih dan tidak sesuai dengan norma, Salah satu kebijakan publik berupa peraturan kepala daerah Bupati/Wali Kota adalah Kebijakan Peraturan Wali Kota (Perwal). Peraturan Wali Kota (Perwal) Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Parkir Berlangganan di Pinggir Jalan Umum, yang dinilai dari segi proses, substansi, maupun pelaksanaannya tergolong tindakan maladministrasi, maka perlu diketahui bagaimana pembentukan peraturan wali kota menurut Undang Undang No.12 tahun 2011, kemudian bagaimana urgensi dari pembentukan peraturan wali kota nomor 26 tahun 2024 terhadap parkir di tepi jalan umum, serta bagaimana pembentukan peraturan wali kota ditinjau berdasarkan materi muatan peraturan perundang undangan. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses pembentukan Peraturan Wali Kota menurut Undang Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Untuk mengetahui Urgensi Pembentukan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 terhadap parkir di tepi jalan umum dan Untuk mengetahui Bagaimana Pembentukan Peraturan Wali Kota ditinjau berdasarkan asas materi muatan Peraturan Peundang Undangan, Adapun Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif artinya penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip prinsip hukum maupun doktrin doktrin hukum dengan cara menemukan pendapat ahli dan juga Undang Undang untuk mengetahui Pembentukan Peraturan Wali Kota ditinjau dari asas materi muatan peraturan perundang undangan. Berdasarkan hasil penelititian ditemukan bahwa masih banyak pembentukan peraturan kepala daerah di berbagai daerah masih jarang sekali didasarkan pada asas asas pembentukan dan asas materi muatan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, kemudian juga terhadap Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 masih banyak warga yang tidak setuju dengan penerapan parkir berlangganan di tepi jalan umum hal ini didasarkan bahwa Peraturan Wali Kota tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian pembentukan peraturan wali kota ini tidak melihat isi dari materi muatan.