ANALISIS PENETAPAN ISBAT NIKAH TIDAK DAPAT DITTERMA (NIET ONTVANKLIJKE VERKLAARD) OLEH PENGADILAN AGAMA

Abstract

Pencatatan nikah bersifat mutlak dimiliki oleh pasangan dan menjadi syarat administratif. Pemerintah memberikan alternatif untuk perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA yaitu melakukan istbat nikah. Menyimpulkan masih ada masyarakat yang menikah dan tidak dicatatkan dengan berbagai alasan. Menganalisis Terhadap Putusan Itsbat Nikah dengan Putusan Perkara No. 70/Pdt.P/2021/PA.TMK. Isbat nikah merupakan salah satu mekanisme hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama untuk memberikan pengakuan terhadap perkawinan yang tidak tercatat secara resmi, baik karena alasan administratif maupun faktor-faktor lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis penetapan isbat nikah tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard), apabila pernikahan seseorang yang belum tercatat dan ingin mendapatkan kepastian hukum agar pernikahan itu lebih resmi atau sah, dapat mengajukan isbat nikah dengan cara mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama. Salah satu perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan ialah perkara permohonan Isbat nikah. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, Penelitian (research) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Metode penelitian yakni ilmu tentang cara melakukan penelitian secara teratur(sistematis). Hasil penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan-alasan yang menyebabkan pengadilan tidak menerima permohonan isbat nikah, serta implikasi hukum dari tidak diterima tersebut. Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji regulasi hukum yang berkaitan dengan isbat nikah, serta praktik yurisprudensi yang berkembang di Pengadilan Agama. Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa faktor penyebab tidak dapat diterima, seperti ketidaklengkapan bukti, ketidakmampuan pihak pemohon untuk membuktikan sahnya perkawinan, serta ketidaksesuaian dengan prosedur yang berlaku. Hal ini dapat berdampak pada status hukum perkawinan dan hak-hak para pihak terkait, termasuk anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman tentang proses isbat nikah dan meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Agama dalam menangani perkara sejenis.