KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBUATAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS TERBUKA(TBK) MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Abstract

Keberadaan undang-undang yang mengatur transaksi elektronik dan jasa notaris menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hukum dapat berfungsi secara efektif dalam era digital ini. Salah satu aspek penting dari hukum perusahaan di Indonesia adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang merupakan organ tertinggi dalam Perseroan Terbatas (PT). Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris.Namun, meskipun regulasi mengenai RUPS elektronik telah ada, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan kepastian hukum. Notaris sebagai pihak yang berwenang untuk membuat akta otentik memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa hasil RUPS yang dilakukan secara elektronik dapat diterima secara hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme pelaksanaan RUPS melalui media elektronik, penggunaan media elektronik dalam RUPS, serta kepastian hukum dalam pembuatan berita acara RUPS. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis doktrin dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pendekatan ini melibatkan kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur pelaksanaan RUPS dan peran notaris dalam konteks digital. Sumber data yang digunakan mencakup undang-undang, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan RUPS melalui media elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Namun, masih terdapat ketidakpastian hukum terkait validitas akta yang dihasilkan, terutama dalam hal tanda tangan elektronik dan kehadiran notaris. Notaris memiliki peran penting dalam memastikan kepastian hukum akta yang dihasilkan dari e-RUPS, namun kehadiran notaris dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik belum diatur secara jelas dalam regulasi yang ada. Diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif terkait pelaksanaan e-RUPS dan peran notaris dalam konteks digital untuk meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap akta yang dihasilkan.