TINDAK PIDANA PEMERASAN TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF

Abstract

Tindakan pidana terhadap penyelenggara pemilu dalam hal seorang oknum dari Komisioner KPU Padangsidimpuan yang melakukan pemerasan kepada caleg (calon legislatif), dalam melaksanakan aksinya tersebut oknum dari Komisioner itu membawa seorang PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) sebagai perantara untuk meminta uang kepada caleg (calon legislatif), adapun modus yang digunakan pelaku adalah dengan modus jual beli suara kepada caleg. Suara tersebut dibandrol dengan satu suara Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) pelaku menjanjikan dengan 1000 suara, jadi total uang yang harus diserahkan adalah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) Apabila caleg (calon legislatif) tersebut tidak memberikan uang seperti diminta pelaku pemerasan maka caleg (calon legislatif) tersebut diancam dengan suara akan hilang. Oleh karenanya caleg (calon legislatif) tersebut membuat laporan kepada polisi karena merasa dirugikan oleh salah satu dari oknum Komisioner KPUD Padangsidimpuan tersebut. Peneliti ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif mempergunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diolah menjadi suatu kesimpulan tindak pidana yang dilakukan penyelenggara pemilu kepada caleg (calon legislatif). v Berdasarkan penelitian tindak pidana pemilu yang melakukan pemerasan kepada caleg (calon legislatif) tersebut dijerat dengan Pasal 368 KUHPidana tentang dugaan pemerasan, penerapan pasal ini dibuat sebagai efek jera kepada peyelenggara pemilu yang melakukan tindak pidana pemilu