Mekanisme Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Studi Komparatif Hukum di Indonesia dan Thailand)

Abstract

mengakibatkan dampak berarti bagi korban, mencakup aspek kejiwaan, ragawi, serta perekonomian. mekanisme restitusi selaku upaya pemulihan hak korban telah ditetapkan melalui berbagai ketentuan hukum di indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Sementara itu, Thailand turut mengatur mekanisme restitusi sebagai bentuk pemulihan hak korban sebagaimana tercantum dalam Child Protection Act of 2546 (Undang-Undang Perlindungan Anak 2003). Meski demikian, pelaksanaan restitusi kerap menghadapi berbagai kendala, termasuk persoalan teknis dan hukum. Penelitian ini bertujuan menelaah mekanisme pelaksanaan restitusi bagi korban pelecehan seksual di Indonesia dan di Thailand, mengenali hambatan yang muncul, serta menyajikan usulan terstruktur demi keberhasilan penerapannya. Berdasarkan tinjauan hukum normatif, studi ini mengungkap bahwa walaupun peraturan telah tersedia, pelaksanaannya belum optimal karena kurangnya keselarasan antarlembaga, pemahaman hukum masyarakat yang terbatas, serta rumitnya perhitungan ganti rugi bagi korban.hasil dari penelitian mengenai Ketentuan restitusi bagi korban pelecehan seksual telah diatur melalui beberapa perangkat hukum di indonesia, mencakup Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Undang- Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual, serta Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2020 Jo Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.