TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGADAAN GAS ALAM CAIR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 12/PID.SUS.TPK/2024/PN.JKT.PST)

Abstract

Korupsi merupakan suatu kejahatan yang dapat disebut sebagai kejahatan yang luar biasa (Extra Ordinary Crime), Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini bukan hanya korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana negara baik itu oleh perorangan penyelenggara negara, instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Praktik korupsi mengurangi investasi di berbagai sektor sosial ekonomi masyarakat, praktik korupsi ini juga menyebabkan kurangnya efisien ekonomi dan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat, yang juga menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi negara. Jenis dan pendekatan penelitian yang di gunakan yaitu normatif dengan sifat penelitian yaitu deskriptif yang mana menggunakan data hukum Islam dan data sekunder. Data diperoleh dengan pendekatan kasus (case approach) menggunakan pendekatan perundang-undangan dan menganalisis studi terhadap putusan negeri Jakarta pusat dengan nomor 12/PID.SUS.TPK/2024/PN.JKT.PST. Berdasarkan putusan perkara Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2024/PN.JKT.PST diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 41/Pid.Sus-TPK/PT DKI memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah karena tidak hati-hatian dan tidak cermat dalam membuat kebijakan sehingga menyebabkan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquified Natural Gas (LNG) di PT Pertamina dan dihukum sembilan tahun penjara serta denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)