ANALISIS HUKUM RUMAH SUSUN YANG DIDIRIKAN DI ATAS TANAH HAK GUNA BANGUNAN YANG BERASAL DARI TANAH HAK PENGELOLAAN

Abstract

Pembangunan sistem perumahan susun atau apartemen juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dengan meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah di daerah-daerah yang berpenduduk padat dan luas tanah yang terbatas. Ketika jangka waktu Hak Guna Bangunan (HGB) berakhir dan pemegang HGB tidak mendapatkan persetujuan perpanjangan dari Pemegang Hak Pengelolaan (HPL). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum hak milik satuan rumah susun serta untuk mengetahui kedudukan hukum Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pakai Lahan (HPL) yang telah berakhir. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum yuridis normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal yang meneliti data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kepastian hukum berdasarkan Undang Undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, yaitu pada saat melakukan pemasaran calon pemilik satuan rumah susun harus memiliki kepastian atas tanah rumah susun yang akan di bangun. Didalam Pasal 26 PP No 40 Tahun 1996 mengatakan bahwa HGB dapat diperpanjang apabila mendapatkan persetujuan dari pemegang HPL