IMPLIKASI HUKUM PERDATA TERHADAP KONTRAK KERJA YANG MENGANDUNG KLAUSULA MERUGIKAN PEKERJA

Abstract

Dalam hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja, kontrak kerja sering kali mengandung klausula yang dapat merugikan pekerja, baik dari segi hak maupun kewajibannya. Klausula yang merugikan ini dapat mencakup ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja sepihak, pembatasan hak atas upah, atau ketentuan lain yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum ketenagakerjaan. Implikasi hukum perdata terhadap kontrak kerja semacam ini menjadi penting untuk dikaji guna menilai keabsahan klausula yang merugikan serta perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pekerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta studi kasus putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memahami bagaimana hukum perdata, khususnya hukum perjanjian dan ketenagakerjaan, mengatur keberlakuan klausula yang merugikan pekerja dalam kontrak kerja. Selain itu, penelitian ini juga menelaah sejauh mana prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi pekerja dapat diimplementasikan dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa putusan pengadilan, klausula yang merugikan pekerja sering kali dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang Undang Ketenagakerjaan dan asas keadilan dalam hukum perdata. Pengadilan cenderung memberikan perlindungan kepada pekerja dengan membatalkan klausula yang dianggap eksploitatif atau bertentangan dengan hak- hak dasar pekerja. Temuan ini menegaskan bahwa hukum perdata memiliki peran penting dalam menyeimbangkan kepentingan antara pekerja dan pemberi kerja guna mewujudkan keadilan dalam hubungan kerja